penerapan asas personal dalam praktek

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam suatu negara untuk mencapai suatu kehidupan yang sejahtera, aman, dan bahagia tentu diperlukan suatu peraturan – peraturan atau hukum yang mengatur berbagai masalah kehidupan manusia. Hukum Pidana adalah merupakan salah satu hukum yang terdapat di Negara Indonesia, sebagai suatu hukum yang bertujuan untuk melindungi rakyatnya dari kejahatan – kejahatan yang dilakukan oleh pihak – pihak tertentu. Sedangkan di dalam hukum pidana sendiri terdapat beberapa asas – asas, yang salah satunya akan saya bahas di dalam makalah ini. Yaitu mengenai asas personal (personaliteitsbeginsel) atau kita kenal juga dengan asas nasional aktif.

Seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya terbatas pada satu negara saja, banyak negara – negara asing yang sudah sangat maju sehingga siapapun termasuk WNI (Warga Negara Indonesia) bebas menjelajahi negara – negara asing tersebut, untuk melanjutkan pendidikan ataupun bekerja disana. Melihat keadaan tersebut bukan berarti juga mereka (WNI), bebas sepenuhnya dalam arti sudah tidak terikat lagi dengan aturan – aturan hukum yang berlaku di negaranya, dalam hal ini aturan hukum pidana (KUHP). Disinilah asas personal itu diperlukan penerapannya dalam praktek, sehingga dimanapun warga negaranya berada hukum pidana Indonesia tetap mengikutinya.

Mengingat begitu pentingnya penerapan asas personal itu, maka makalah yang saya tulis dengan judul “penerapan asas personal dalam praktek”, diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan yang lebih sesuai dengan judul yang bersangkutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dianalisis oleh penulis adalah:

  1. Apakah yang dimaksud dengan asas personal?
  2. Dimana asas personal itu diatur?
  3. Bagaimana ketentuan asas personal itu?
  4. Bagaimana penerapan asas personal di dalam praktek?
  5. Adakah kendala – kendala dalam penerapannya?

1.3 Tujuan

Tujuan pembuatan makalah ini adalah:

  1. Untuk mendeskripsikan pengertian dari asas personal.
  2. Untuk mendeskripsikan dimana asas personal itu diatur.
  3. Untuk mendeskripsikan bagaimana atau seperti apa penerapan asas personal dalam praktek.
  4. Untuk mendeskripsikan kendala – kendala dalam penerapan asas personal.

1.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah observasi yaitu metode pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra, dilakukan dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran dan lain sebagainya.

BAB II

LANDASAN TEORI

Sebagai warga negara yang tunduk pada aturan hukum yang berlaku, sudah barang tentu setiap melakukan tindakan yang melawan hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Tidak menjadi masalah dimanapun kita berada, karena sekalipun kita berada di luar wilayah negara Indonesia hukum pidana Indonesia tetap berlaku.

KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) yang telah dikodifikasi sekaligus unifikasi ini mengatur mengenai kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan individu dan umum. Di dalam KUHP inilah terkandung asas personal yang bertitik tolak pada orang yang melakukan perbuatan pidana. Di dalam KUHP pasal 5 ayat (1) ke-1 menentukan sejumlah pasal yang  jika dilakukan oleh orang Indonesia di luar negeri maka diberlakukan hukum pidana Indonesia.

Tetapi memang tidak semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh WNI dapat diadili di negara Indonesia karena bisa saja terjadi double criminality, yang menyatakan tindak pidana yang dilakukan oleh WNI ini juga merupakan tindak pidana di negara tempat ia melakukan tindak pidana itu. Sehingga WNI dapat diadili dan di eksekusi di negara tempat ia melakukan perbuatan pidana tersebut, walaupu begitu Negara Indonesia tetap mempunyai kewajiban untuk membela warga negaranya.

BAB III

PEMBAHASAN

Asas Personal (nasional aktif) adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) terhadap orang – orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Republik Indonesia[1]. Asas ini bergantung atau mengikuti subjek hukum atau orangnya, yakni warga negara dimanapun keberadaannya. Oleh karena itu asas ini disebut sebagai asas nasional aktif.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa asas personal ini berlaku hanya untuk kejahatan – kejahatan tertentu saja artinya tidak semua ketentuan pidana dalam perundang – undangan Indonesia berlaku terhadap warga negara Indonesia ketika warga negara itu sedang berada di luar wilayah negara Indonesia, melainkan pada ketentuan perundang – undangan pidana tertentu dan atau dengan syarat – syarat tertentu. Ketentuan pidana tertentu ialah ketentuan pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam ayat (1) sub 1, yakni terhadap semua kejahatan yang terdapat dalam Bab  I dan Bab II Buku II, dan pasal – pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451. Bab I adalah Mengenai Kejahataan Terhadap Keamanan Negara (104-129), dan Bab II adalah Mengenai Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden (130-139), dan sebagaimana pasal – pasal yang telah ditentukan yaitu mengenai penghasutan, penyebaran surat – surat yang mengandunng penghasutan, membuat tidak cakap untuk dinas militer, bigami dan perampokan. Pengaturan asas personal ini untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 5 s.d 8 KUHP, tetapi pasal – pasal tersebut dibatasi oleh pasal 9 KUHP yaitu oleh pengecualian – pengecualian yang diakui dalam hukum internasional.

Kemudian yang menjadi persoalan pertama di sini adalah bagaimana penerapan asas personal itu dalam praktek, untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita harus melihat terlebih dahulu contoh sebuah kasus yang berkaitan dengan penerapan asas personal ini. contoh kasus yang akan saya angkat dalam makalah ini salah satunya adalah mengenai kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh WNI di negera Mesir, dalam kasus ini negara Indonesia bisa saja mengadili warga negaranya di Indonesia namun ternyata hal ini tidak dapat dilakukan, faktanya bahwa kejahatan mengenai pembunuhan ini juga diatur tegas di negara tempat WNI itu melakukan tindak pidana  (Mesir), maka kasus ini dikembalikan kepada hukum internasional yang mengatur mengenai hukum pidana kemudian dilihat juga ada atau tidaknya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Mesir, sehingga dapat diketahui akhirnya bahwa kewenangan menerapakan yuridiksi ada pada Mesir sebagai negara locus delicti. Selain itu Mesirpun memiliki asas territorial (berkaitan dengan locus delicti) yang memperkokoh yuridiksi atas kasus pembunuhan oleh WNI  tersebut.

Mengenai kasus pembunuhan tersebut penerapan asas personal ini mengalami kendala – kendala karena ada banyak faktor yang menguatkan yuridiksi hukum Mesir, diantaranya adalah karena Mesir juga memiliki batas berlakunya hukum pidana menurut tempat (locus delicti) dalam hal ini asas personal seperti halnya Indonesia, kemudian tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Mesir sehingga negara Indonesia tidak dapat meminta penyelesaian kasus di negaranya.

Jadi, KUHP Indonesia yang di dalamnya terkandung asas personal ini dapat diterapkan dalam praktek bagi WNI yang berada di luar wilayah Negara Indonesia, selama memang perbuatan pidana/tindak pidana yang dilakukan adalah sesuai dengan apa yang di cantumkan dalam Bab I dan II Buku II dan beberapa pasal dalam pasal 5 ayat (1) ke-1 yang telah disebutkan di atas. Di sini tidak dipersoalkan apakah tindak pidana tersebut dianggap sebagai kejahatan menurut hukum pidana negara tempat orang Indonesia itu berada. Karena dianggap membahayakan kepentingan negara Indonesia, maka sejumlah pasal dalam Pasal 5 ayat (1) ke-1 tetap dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia. Namun beberapa pasal lain mengenai kejahatan bisa saja diberlakukan asas personal, yang dapat dialihkan penyelesaian kasusnya di negara Indonesia kalau memang sudah ada perjanjian ekstradisi antar dua negara yang bersangkutan.

BAB IV

PENUTUP

  1. Simpulan

Indonesia adalah negara yang memiliki aturan – aturan hukum yang jelas tertulis di dalam undang – undang, salah satunya adalah undang – undang mengenai pidana yang tertuang dalam KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana). Di dalam KUHP tersebut terkandung suatu asas yang dapat memberlakukan KUHP ini terhadap WNI yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia, asas ini disebut asas personal (nasional aktif).

Pengaturan mengenai asas personal ini terdapat dalam pasal 5 s.d. 8 KUHP. Di dalam pasal 5 tersebut dijelaskan mengenai tindakan – tindakan  kejahatan pada pasal – pasal tertentu yang dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia.

Di dalam prakteknya penerapan asas personal ini mengalami kendala – kendala, artinya memang tidak semua tindak kejahatan yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah Indonesia dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia atau kasusnya diadili di Indonesia. Karena kita juga harus melihat negara itu menerapkan asas personal atau tidaknya, memiliki aturan pidana atau tidaknya, kemudian ada tidaknya perjanjian ekstradisi antar kedua negara yang bersangkutan. Melihat hal ini kalaupun misalnya penyelesaian kasus pembunuhan ataupun kejahatan – kejahatan lain ternyata harus diadili di luar negeri, bukan berarti negara lepas tangan. Negara Indonesia tetap mempunyai kewajiban untuk membela warga negaranya, meringankan hukumannya, ataupun mengajukan banding.

DAFTAR PUSTAKA

http://syariah.uinsuka.ac.id

http://free.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper025.htm

http://feryfaturohman.blogspot.com

http://www.kompas.com

http://makmum-anshory.blogspot.com/2008/06/asas-asas-hukum-pidana.html

Hamzah Andi, Jur. 2005. Asas –Asas Hukum Pidana. Cetakan I. Jakarta: Yarsif Watampone.

Poernomo, Bambang. 1993. Asas – Asas Hukum Pidana. Cetakan VI. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Masriani Tiena, Yulies. 2006. Pengantar Hukum Indonesia. Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika.

Chazawi, Adami. 2005. Pelajaran Hukum Pidana. Cetakan I. Jakarta : PT Rajagrafindo.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.


[1] Yulies TIena Masriani, S.H. M.Hum. Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, cet II, 2006. P. 65.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: