Analisis Wewenang Menjadi Tindak Pidana Dari Kasus KPK VS POLISI


Kasus KPK dan Polisi berawal dari penetapan dua pimpinan KPK, yaitu Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto sebagai tersangka. Polisi menduga adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Chandra dan Bibit, namun menurut pandangan saya ada keganjalan dalam kasus ini. Kasus dugaan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Chandra dan Bibit tidak seharusnya masuk ke ranah pidana, karena perkara yang terkait kewenangan administrasi yang berhak mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kemudian setelah melihat perkembangan kasus ini, ternyata Polisi tidak mempunyai bukti atas dugaan kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Chandra dan Bibit, terlihat ketika itu Polisi mengubah dugaannya menjadi penerima suap. Chandra dan Bibit diduga menerima suap dari Anggoro Widjojo melalui Ary Mulyadi, namun saudara Ary Mulyadi sendiri membantah hal itu begitupun dengan Chandra dan Bibit mereka membantah menerima uang suap tersebut karena pada tanggal – tanggal yang disebutkan Polisi sebagai waktu terjadinya penerimaan uang suap di Bellagio Residence, Jakarta Selatan yaitu pada tanggal 18 Agustus 2008 Bibit sedang berada di luar negeri dari tanggal 11 sampai 18 Agustus 2008, dan dia memiliki bukti untuk itu. Hal ini menunjukan bahwa tidak validnya informasi yang diperoleh Polisi, sehingga Polisi seharusnya tidak dapat menetapkan Chandra dan Bibit sebagai tersangka sebelum ada bukti awal yang cukup, sebagaimana pasal 1 poin 14 KUHAP bahwa yang dimaksud tersangka adalah seseorang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Dari kasus KPK dan Polri ini dapat saya simpulkan bahwa begitu mudahnya Polisi menetapkan Chandra dan Bibit sebagai tersangka padahal Polri tidak mempunyai bukti – bukti yang cukup untuk menetapkan mereka sebagai pelaku tindak pidana.

Kasus Bibit dan Chandra sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah merupakan persoalan kebijakan dari seoarang pejabat yang berada dalam tataran administrasi negara. Pada asasnya, suatu kebijakan merupakan persoalan ‘kebebasan kebijakan’ atau ‘fries ermessen’ yang tidak dapat dinilai oleh hakim pidana ataupun hakim perdata, yang menurut Prof.Oemar Seno Adji, S.H, mendekatkan diri pada suatu ‘separation of powers’ khususnya dalam arti ‘separation of functions’ ataupun separation of organism’. Oleh karena itu, maka kebijakan tidak termasuk penilaian oleh hakim, yang memfokuskan diri pada aspek ‘rechtmatigheid’ dan bukan ‘doelmatigheid’. Prof. Lie Oen Hock, S.H, secara tegas menyatakan bahwa Hakim tidak diperkenankan mengadili mengenai kebijakan penguasa. Bukanlah pengadilan yang dapat menilai kebijakan penguasa dengan Freis Ermessen, sehingga kebijakan pemerintah tidak boleh dicampuri oleh hakim umum. Pembatasan terhadap beleidsvrijheid itu adalah apabila terdapat perbuatan yang masuk dalam kategoris penyalahgunaan wewenang (de tournement de pouvoir) dan perbuatan sewenang-wenang (abus doe droit), dan pola penyelesaian terhadap penyimpangan ini adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Melihat uraian dari para pakar tersebut kita dapat mengetahui bahwa kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Chndra dan Bibit tidak masuk ke ranah hukum pidana, karena hal ini merupakan persoalan mengenai kebijakan dari seorang pejabat yang berada dalam tataran administrasi negara, yang apabila memang terjadi suatu tindakan penyalahgunaan wewenang maka Peradilan Tata Usaha Negara lah yang berhak mengadilinya bukan peradilan pidana oleh hakim pidana. Dapat kita ketahui di sini bahwa hakim pidana tidak dapat mengadili persoalan administrasi apalagi Polisi, yang sudah menetapkan Bibit dan Chandra sebagai tersangka karena masalah penyalahgunaan wewenang.

Kemudian yang menjadi pertanyaan utama adalah atas dasar hukum apa Polisi dapat menetapkan persoalan wewenang menjadi tindak pidana? Jawabannya adalah adanya proses kriminalisasi yang dilakukan oleh Polisi. Kriminalisasi itu sendiri adalah upaya untuk menjadikan suatu tindakan tertentu sebagai suatu tindak pidana. Menurut beberapa sumber Bibit dan Chandra dikenai pasal 23 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni penyalahgunaan wewenang jo pasal 21, junto pasal 241 KUHP atau pasal 12 huruf e UU No: 31/1999 junto 15 UU No: 31/1999 sebagaimana diubah UU 20/2001. Yang intinya, pimpinan KPK tidak boleh mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidik melakukan pengusutan tindak pidana korupsi. Kemudian berdasarkan simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional bahwa masalah kriminalisasi haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut dengan nilai – nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahtraan masyarakat. Jadi atas dasar hal – hal yang telah disebutkan di atas lah wewenang dapat menjadi tindak pidana, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Polisi terhadap kasus dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Bibit dan Chandra.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: