penerapan asas personal dalam praktek

Maret 8, 2010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam suatu negara untuk mencapai suatu kehidupan yang sejahtera, aman, dan bahagia tentu diperlukan suatu peraturan – peraturan atau hukum yang mengatur berbagai masalah kehidupan manusia. Hukum Pidana adalah merupakan salah satu hukum yang terdapat di Negara Indonesia, sebagai suatu hukum yang bertujuan untuk melindungi rakyatnya dari kejahatan – kejahatan yang dilakukan oleh pihak – pihak tertentu. Sedangkan di dalam hukum pidana sendiri terdapat beberapa asas – asas, yang salah satunya akan saya bahas di dalam makalah ini. Yaitu mengenai asas personal (personaliteitsbeginsel) atau kita kenal juga dengan asas nasional aktif.

Seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya terbatas pada satu negara saja, banyak negara – negara asing yang sudah sangat maju sehingga siapapun termasuk WNI (Warga Negara Indonesia) bebas menjelajahi negara – negara asing tersebut, untuk melanjutkan pendidikan ataupun bekerja disana. Melihat keadaan tersebut bukan berarti juga mereka (WNI), bebas sepenuhnya dalam arti sudah tidak terikat lagi dengan aturan – aturan hukum yang berlaku di negaranya, dalam hal ini aturan hukum pidana (KUHP). Disinilah asas personal itu diperlukan penerapannya dalam praktek, sehingga dimanapun warga negaranya berada hukum pidana Indonesia tetap mengikutinya.

Mengingat begitu pentingnya penerapan asas personal itu, maka makalah yang saya tulis dengan judul “penerapan asas personal dalam praktek”, diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan yang lebih sesuai dengan judul yang bersangkutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dianalisis oleh penulis adalah:

  1. Apakah yang dimaksud dengan asas personal?
  2. Dimana asas personal itu diatur?
  3. Bagaimana ketentuan asas personal itu?
  4. Bagaimana penerapan asas personal di dalam praktek?
  5. Adakah kendala – kendala dalam penerapannya?

1.3 Tujuan

Tujuan pembuatan makalah ini adalah:

  1. Untuk mendeskripsikan pengertian dari asas personal.
  2. Untuk mendeskripsikan dimana asas personal itu diatur.
  3. Untuk mendeskripsikan bagaimana atau seperti apa penerapan asas personal dalam praktek.
  4. Untuk mendeskripsikan kendala – kendala dalam penerapan asas personal.

1.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah observasi yaitu metode pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra, dilakukan dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran dan lain sebagainya.

BAB II

LANDASAN TEORI

Sebagai warga negara yang tunduk pada aturan hukum yang berlaku, sudah barang tentu setiap melakukan tindakan yang melawan hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Tidak menjadi masalah dimanapun kita berada, karena sekalipun kita berada di luar wilayah negara Indonesia hukum pidana Indonesia tetap berlaku.

KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) yang telah dikodifikasi sekaligus unifikasi ini mengatur mengenai kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan individu dan umum. Di dalam KUHP inilah terkandung asas personal yang bertitik tolak pada orang yang melakukan perbuatan pidana. Di dalam KUHP pasal 5 ayat (1) ke-1 menentukan sejumlah pasal yang  jika dilakukan oleh orang Indonesia di luar negeri maka diberlakukan hukum pidana Indonesia.

Tetapi memang tidak semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh WNI dapat diadili di negara Indonesia karena bisa saja terjadi double criminality, yang menyatakan tindak pidana yang dilakukan oleh WNI ini juga merupakan tindak pidana di negara tempat ia melakukan tindak pidana itu. Sehingga WNI dapat diadili dan di eksekusi di negara tempat ia melakukan perbuatan pidana tersebut, walaupu begitu Negara Indonesia tetap mempunyai kewajiban untuk membela warga negaranya.

BAB III

PEMBAHASAN

Asas Personal (nasional aktif) adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) terhadap orang – orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Republik Indonesia[1]. Asas ini bergantung atau mengikuti subjek hukum atau orangnya, yakni warga negara dimanapun keberadaannya. Oleh karena itu asas ini disebut sebagai asas nasional aktif.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa asas personal ini berlaku hanya untuk kejahatan – kejahatan tertentu saja artinya tidak semua ketentuan pidana dalam perundang – undangan Indonesia berlaku terhadap warga negara Indonesia ketika warga negara itu sedang berada di luar wilayah negara Indonesia, melainkan pada ketentuan perundang – undangan pidana tertentu dan atau dengan syarat – syarat tertentu. Ketentuan pidana tertentu ialah ketentuan pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam ayat (1) sub 1, yakni terhadap semua kejahatan yang terdapat dalam Bab  I dan Bab II Buku II, dan pasal – pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451. Bab I adalah Mengenai Kejahataan Terhadap Keamanan Negara (104-129), dan Bab II adalah Mengenai Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden (130-139), dan sebagaimana pasal – pasal yang telah ditentukan yaitu mengenai penghasutan, penyebaran surat – surat yang mengandunng penghasutan, membuat tidak cakap untuk dinas militer, bigami dan perampokan. Pengaturan asas personal ini untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 5 s.d 8 KUHP, tetapi pasal – pasal tersebut dibatasi oleh pasal 9 KUHP yaitu oleh pengecualian – pengecualian yang diakui dalam hukum internasional.

Kemudian yang menjadi persoalan pertama di sini adalah bagaimana penerapan asas personal itu dalam praktek, untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita harus melihat terlebih dahulu contoh sebuah kasus yang berkaitan dengan penerapan asas personal ini. contoh kasus yang akan saya angkat dalam makalah ini salah satunya adalah mengenai kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh WNI di negera Mesir, dalam kasus ini negara Indonesia bisa saja mengadili warga negaranya di Indonesia namun ternyata hal ini tidak dapat dilakukan, faktanya bahwa kejahatan mengenai pembunuhan ini juga diatur tegas di negara tempat WNI itu melakukan tindak pidana  (Mesir), maka kasus ini dikembalikan kepada hukum internasional yang mengatur mengenai hukum pidana kemudian dilihat juga ada atau tidaknya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Mesir, sehingga dapat diketahui akhirnya bahwa kewenangan menerapakan yuridiksi ada pada Mesir sebagai negara locus delicti. Selain itu Mesirpun memiliki asas territorial (berkaitan dengan locus delicti) yang memperkokoh yuridiksi atas kasus pembunuhan oleh WNI  tersebut.

Mengenai kasus pembunuhan tersebut penerapan asas personal ini mengalami kendala – kendala karena ada banyak faktor yang menguatkan yuridiksi hukum Mesir, diantaranya adalah karena Mesir juga memiliki batas berlakunya hukum pidana menurut tempat (locus delicti) dalam hal ini asas personal seperti halnya Indonesia, kemudian tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Mesir sehingga negara Indonesia tidak dapat meminta penyelesaian kasus di negaranya.

Jadi, KUHP Indonesia yang di dalamnya terkandung asas personal ini dapat diterapkan dalam praktek bagi WNI yang berada di luar wilayah Negara Indonesia, selama memang perbuatan pidana/tindak pidana yang dilakukan adalah sesuai dengan apa yang di cantumkan dalam Bab I dan II Buku II dan beberapa pasal dalam pasal 5 ayat (1) ke-1 yang telah disebutkan di atas. Di sini tidak dipersoalkan apakah tindak pidana tersebut dianggap sebagai kejahatan menurut hukum pidana negara tempat orang Indonesia itu berada. Karena dianggap membahayakan kepentingan negara Indonesia, maka sejumlah pasal dalam Pasal 5 ayat (1) ke-1 tetap dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia. Namun beberapa pasal lain mengenai kejahatan bisa saja diberlakukan asas personal, yang dapat dialihkan penyelesaian kasusnya di negara Indonesia kalau memang sudah ada perjanjian ekstradisi antar dua negara yang bersangkutan.

BAB IV

PENUTUP

  1. Simpulan

Indonesia adalah negara yang memiliki aturan – aturan hukum yang jelas tertulis di dalam undang – undang, salah satunya adalah undang – undang mengenai pidana yang tertuang dalam KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana). Di dalam KUHP tersebut terkandung suatu asas yang dapat memberlakukan KUHP ini terhadap WNI yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia, asas ini disebut asas personal (nasional aktif).

Pengaturan mengenai asas personal ini terdapat dalam pasal 5 s.d. 8 KUHP. Di dalam pasal 5 tersebut dijelaskan mengenai tindakan – tindakan  kejahatan pada pasal – pasal tertentu yang dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia.

Di dalam prakteknya penerapan asas personal ini mengalami kendala – kendala, artinya memang tidak semua tindak kejahatan yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah Indonesia dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia atau kasusnya diadili di Indonesia. Karena kita juga harus melihat negara itu menerapkan asas personal atau tidaknya, memiliki aturan pidana atau tidaknya, kemudian ada tidaknya perjanjian ekstradisi antar kedua negara yang bersangkutan. Melihat hal ini kalaupun misalnya penyelesaian kasus pembunuhan ataupun kejahatan – kejahatan lain ternyata harus diadili di luar negeri, bukan berarti negara lepas tangan. Negara Indonesia tetap mempunyai kewajiban untuk membela warga negaranya, meringankan hukumannya, ataupun mengajukan banding.

DAFTAR PUSTAKA

http://syariah.uinsuka.ac.id

http://free.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper025.htm

http://feryfaturohman.blogspot.com

http://www.kompas.com

http://makmum-anshory.blogspot.com/2008/06/asas-asas-hukum-pidana.html

Hamzah Andi, Jur. 2005. Asas –Asas Hukum Pidana. Cetakan I. Jakarta: Yarsif Watampone.

Poernomo, Bambang. 1993. Asas – Asas Hukum Pidana. Cetakan VI. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Masriani Tiena, Yulies. 2006. Pengantar Hukum Indonesia. Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika.

Chazawi, Adami. 2005. Pelajaran Hukum Pidana. Cetakan I. Jakarta : PT Rajagrafindo.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.


[1] Yulies TIena Masriani, S.H. M.Hum. Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, cet II, 2006. P. 65.

Karakteristik Hukum Pidana dalam Konteks Ultimum Remedium

Maret 8, 2010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum“. Hukum Pidana adalah salah satu hukum yang ada di negara Indonesia, pengaturan tertulisnya dituangkan dalam KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) sebagai salah satu hukum positif. Seperti halnya ilmu hukum lainnya Hukum Pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat. Kemudian tujuan khususnya adalah untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan – kepentingan hukum yaitu orang ( martabat, jiwa, harta, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan negara.

Hukum Pidana dengan sanksi yang keras dikatakan mempunyai fungsi yang subsider artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan Hukum Pidana, sering juga dikatakan bahwa Hukum Pidana itu merupakan ultimum remedium atau obat terakhir. Persoalan Hukum Pidana dalam konteks ultimum remedium perlu dikaji lebih lanjut, yaitu mengenai penerapannya dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim serta perkembangannya saat ini. Maka makalah yang kami tulis dengan judul “Karakteristik Hukum Pidana dalam Konteks Ultimum Remedium”, diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan yang lebih sesuai dengan judul yang bersangkutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dianalisis oleh penulis adalah:

  1. Apakah yang dimaksud dengan ultimum remedium?
  2. Bagaimana karakteristik Hukum Pidana dalam konteks ultimum remedium?
  3. Bagaimana penerapan ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim?
  4. Bagaimana perkembangan Hukum Pidana dalam konteks ultimum remedium saat ini?

1.3 Tujuan

Tujuan pembuatan makalah ini adalah:

  1. Untuk mendeskripsikan pengertian ultimum remedium.
  2. Untuk mendeskripsikan krakteristik ultimum remedium dalam konteks Hukum Pidana.
  3. Untuk mendeskripsikan penerapan ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim.
  4. Untuk mendeskripsikan perkembangan Hukum Pidana dalam konteks ultimum remedium saat ini.

1.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah observasi yaitu metode pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra, dilakukan dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran dan lain sebagainya.

BAB II

PEMBAHASAN

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan[1].

Van Bemmelen berpendapat bahwa yang membedakan antara Hukum Pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi Hukum Pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap Hukum Pidana itu sebagai ultimum remedium, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi. (Andi Zainal Abidin: 1987:16)

Istilah ultimum remedium digunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda untuk menjawab pertanyaan seorang anggota parlemen bernama Meckay dalam rangka pembahasan rancangan KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), yang antara lain menyatakan bahwa:
“Asas tersebut ialah bahwa yang boleh dipidana yaitu mereka yang menciptakan “onregt” (perbuatan melawan hukum). Hal ini merupakan condito sine qua non. Kedua, ialah bahwa syarat yang harus ditambahkan ialah bahwa perbuatan melawan hukum itu menurut pengalaman tidaklah dapat ditekan dengan cara lain. Pidana itu haruslah tetap merupakan upaya yang terakhir. Pada dasarnya terhadap setiap ancaman pidana terdapat keberatan-keberatan. Setiap manusia yang berakal dapat juga memahaminya sekalipun tanpa penjelasan. Hal itu tidak berarti bahwa pemidanaan harus ditinggalkan, tetapi orang harus membuat penilaian tentang keuntungan dan kerugiannya pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat dari pada penyakit”.

Memang harus diakui pula, bahwa tidak semua sarjana hukum memandang pidana itu sebagai ultimum remedium. Misalnya L.H.C. Huleman dalam pidato penerimaan jabatannya sebagai Guru Besar di Rotterdam pada tahun 1965 dan A. Mulder dalam pidato perpisahannya di Leiden mengemukakan bahwa Hukum Pidana sama halnya dengan hukum lain bertujuan untuk mempertahankan hukum, dan oleh karenanya Hukum Pidana itu tidak mempunyai sifat yang berdiri sendiri.

Jadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa dalil ultimum remedium ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan Hukum Pidana. Berkaitan dengan karakteristik Hukum Pidana dalam konteks ultimum remedium ini bahwa penegakan Hukum Pidana dengan sanksi yang keras dan tajam tetap harus diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan bagi pelaku. Dan mengenai penerapan ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, setiap kegiatan yang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) tersebut sangat mendukung pelaku tindak pidana, karena sebelum sanksi pidana yang keras dijatuhkan, penggunaan sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata didahulukan sehingga ketika fungsi sanksi – sanksi hukum tersebut kurang baru dikenakan sanksi pidana. Namun melihat sisi lainnya melalui pendapat Van Bemmelen bahwa penerapan ultimum remedium ini harus diartikan “upaya” (middel), bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan upaya untuk memulihkan keadaan yang tidak tenteram di dalam masyarakat, yang apabila tidak dilakukan sesuatu terhadap ketidakadilan itu, dapat menyebabkan orang main hakim sendiri.

Seperti yang telah kami paparkan bahwa sanksi  pidana merupakan “obat terakhir” (ultimum remedium) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. “Obat terakhir” ini merupakan jurus  pamungkas jika mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif. Namun, dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi  pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser kedudukannya. Tidak lagi sebagai ultimum remedium melainkan sebagai primum remedium (obat yang utama). Ketentuan pengaturan mengenai sanksi pidana sebagai primum remedium ini dapat dilihat dalam UU mengenai terorisme dan tindak pidana korupsi. Dari perspektif sosiologis hal ini dikarenakan perbuatan yang diatur dalam dua UU tersebut merupakan tindakan yang “luar biasa” dan besar dampaknya bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini tidak lagi mempertimbangkan penggunaan sanksi lain, karena mungkin dirasa sudah tepat apabila langsung menggunakan atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana tersebut. Dan kini faktanya sanksi pidana itu bukan merupakan “obat terakhir” (ultimum remedium) lagi,  banyak perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan aturan UU yang berlaku dan masyarakat merasa dirugikan, maka yang diberlakukan adalah sanksi pidana sebagai pilihan utama (premium remedium). Misalnya penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pencurian atau perbuatan melawan hukum lainnya, adalah tidak mudah untuk menerapkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium bagi mereka, mengingat adanya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak membolehkan adanya pejatuhan pidana penjara terhadap anak yang berumur 12-18 tahun, kemudian masyarakat menganggap keadilan tidak ditegakkan apabila anak yang melakukan kejahatan tidak dipidana, dan masyarakat menganggap bahwa siapapun yang melakukan suatu tindak pidana maka wajib dikenai sanksi berupa pidana penjara agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya, hakim masih sering menganggap anak sebagai penjahat yang harus dibalas agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Jadi melihat hal tersebut di atas, bahwa dalam perkembangannya penerapan dalil ultimum remedium ini sulit diterapkan karena masih banyak mengalami kendala – kendala, dan faktor – faktor lain salah satunya adalah karena Hukum Pidana memiliki UU yang mengatur setiap tindak kejahatan dan pelanggaran dan tentunya di dalam penerapan sanksi Hukum Pidana tersebut tidak mengenal kompromi atau kata damai.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Karakteristik Hukum Pidana dalam konteks ultimum remedium ini dapat diartikan bahwa keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir. Artinya, dalam suatu UU yang pertama kali diatur adalah sanksi administratif atau sanksi perdata, kemudian baru diatur tentang sanksi pidana. Jadi  apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan memulihkan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai senjata terakhir atau ultimum remedium.

Penerapan ultimum remedium ini dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, mengingat sanksi pidana itu keras dan tajam jadi selalu diusahakan menjadi pilihan terakhir setelah sanksi lain dirasakan kurang. Namun memang dalam perkembangannya penerapan ultimum remedium ini mengalami kendala – kendala karena apabila suatu perbuatan sudah dianggap benar – benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat baik menurut UU yang berlaku maupun menurut perasaan sosiologis masyarakat, maka justru sanksi pidanalah yang menjadi pilihan utama (premium remedium).

B. Saran

Ada beberapa saran yang tim penulis sertakan di antaranya :

  • jangan sampai menggunakan Hukum Pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan;
  • jangan menggunakan Hukum Pidana apabila pengguanaannya diperkirakan tidak efektif;
  • jangan menggunakan Hukum Pidana untuk mempidana perbuatan yang tidak jelas korban dan kerugiannya;
  • jangan menggunakan Hukum Pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat yang kuat;
  • jangan menggunakan Hukum Pidana dengan cara emosional.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.google.co.id

http://skripsi.unila.ac.id

http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=22360&cl=Berita

http://www.legalitas.org

http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/12/01/pengaturan-sanksi-pidana-dalam-ketentuan-uu-bagian-i/

http://azamul.blogspot.com/2009/01/pidana-mati.html

http://herliady.blog.friendster.com/efektivitas-hukuman-http://www.vhrmedia.com/vhr-news/bingkai,Hukuman-Mati-Pedang-Bermata-Dua-65.htmlmati/

http://www.adln.lib.unair.ac.id/

Artikel hukum “ultimum remedium”, oleh LBH PERS Dr. Yenti Garnasih S.H.

Chazawi, Adami. 2005. Pelajaran Hukum Pidana. Cetakan I. Jakarta : PT Rajagrafindo.

Masriani Tiena, Yulies. 2006. Pengantar Hukum Indonesia. Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.


[1] Yulies Tiena Masriani, S.H. M.Hum. Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, cet II, 2006. P. 60.

Analisis Wewenang Menjadi Tindak Pidana Dari Kasus KPK VS POLISI

Maret 8, 2010


Kasus KPK dan Polisi berawal dari penetapan dua pimpinan KPK, yaitu Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto sebagai tersangka. Polisi menduga adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Chandra dan Bibit, namun menurut pandangan saya ada keganjalan dalam kasus ini. Kasus dugaan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Chandra dan Bibit tidak seharusnya masuk ke ranah pidana, karena perkara yang terkait kewenangan administrasi yang berhak mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kemudian setelah melihat perkembangan kasus ini, ternyata Polisi tidak mempunyai bukti atas dugaan kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Chandra dan Bibit, terlihat ketika itu Polisi mengubah dugaannya menjadi penerima suap. Chandra dan Bibit diduga menerima suap dari Anggoro Widjojo melalui Ary Mulyadi, namun saudara Ary Mulyadi sendiri membantah hal itu begitupun dengan Chandra dan Bibit mereka membantah menerima uang suap tersebut karena pada tanggal – tanggal yang disebutkan Polisi sebagai waktu terjadinya penerimaan uang suap di Bellagio Residence, Jakarta Selatan yaitu pada tanggal 18 Agustus 2008 Bibit sedang berada di luar negeri dari tanggal 11 sampai 18 Agustus 2008, dan dia memiliki bukti untuk itu. Hal ini menunjukan bahwa tidak validnya informasi yang diperoleh Polisi, sehingga Polisi seharusnya tidak dapat menetapkan Chandra dan Bibit sebagai tersangka sebelum ada bukti awal yang cukup, sebagaimana pasal 1 poin 14 KUHAP bahwa yang dimaksud tersangka adalah seseorang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Dari kasus KPK dan Polri ini dapat saya simpulkan bahwa begitu mudahnya Polisi menetapkan Chandra dan Bibit sebagai tersangka padahal Polri tidak mempunyai bukti – bukti yang cukup untuk menetapkan mereka sebagai pelaku tindak pidana.

Kasus Bibit dan Chandra sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah merupakan persoalan kebijakan dari seoarang pejabat yang berada dalam tataran administrasi negara. Pada asasnya, suatu kebijakan merupakan persoalan ‘kebebasan kebijakan’ atau ‘fries ermessen’ yang tidak dapat dinilai oleh hakim pidana ataupun hakim perdata, yang menurut Prof.Oemar Seno Adji, S.H, mendekatkan diri pada suatu ‘separation of powers’ khususnya dalam arti ‘separation of functions’ ataupun separation of organism’. Oleh karena itu, maka kebijakan tidak termasuk penilaian oleh hakim, yang memfokuskan diri pada aspek ‘rechtmatigheid’ dan bukan ‘doelmatigheid’. Prof. Lie Oen Hock, S.H, secara tegas menyatakan bahwa Hakim tidak diperkenankan mengadili mengenai kebijakan penguasa. Bukanlah pengadilan yang dapat menilai kebijakan penguasa dengan Freis Ermessen, sehingga kebijakan pemerintah tidak boleh dicampuri oleh hakim umum. Pembatasan terhadap beleidsvrijheid itu adalah apabila terdapat perbuatan yang masuk dalam kategoris penyalahgunaan wewenang (de tournement de pouvoir) dan perbuatan sewenang-wenang (abus doe droit), dan pola penyelesaian terhadap penyimpangan ini adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Melihat uraian dari para pakar tersebut kita dapat mengetahui bahwa kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Chndra dan Bibit tidak masuk ke ranah hukum pidana, karena hal ini merupakan persoalan mengenai kebijakan dari seorang pejabat yang berada dalam tataran administrasi negara, yang apabila memang terjadi suatu tindakan penyalahgunaan wewenang maka Peradilan Tata Usaha Negara lah yang berhak mengadilinya bukan peradilan pidana oleh hakim pidana. Dapat kita ketahui di sini bahwa hakim pidana tidak dapat mengadili persoalan administrasi apalagi Polisi, yang sudah menetapkan Bibit dan Chandra sebagai tersangka karena masalah penyalahgunaan wewenang.

Kemudian yang menjadi pertanyaan utama adalah atas dasar hukum apa Polisi dapat menetapkan persoalan wewenang menjadi tindak pidana? Jawabannya adalah adanya proses kriminalisasi yang dilakukan oleh Polisi. Kriminalisasi itu sendiri adalah upaya untuk menjadikan suatu tindakan tertentu sebagai suatu tindak pidana. Menurut beberapa sumber Bibit dan Chandra dikenai pasal 23 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni penyalahgunaan wewenang jo pasal 21, junto pasal 241 KUHP atau pasal 12 huruf e UU No: 31/1999 junto 15 UU No: 31/1999 sebagaimana diubah UU 20/2001. Yang intinya, pimpinan KPK tidak boleh mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidik melakukan pengusutan tindak pidana korupsi. Kemudian berdasarkan simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional bahwa masalah kriminalisasi haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut dengan nilai – nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahtraan masyarakat. Jadi atas dasar hal – hal yang telah disebutkan di atas lah wewenang dapat menjadi tindak pidana, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Polisi terhadap kasus dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Bibit dan Chandra.

Kebijakan Pemerintah Melarang Pedagang Kaki Lima

Maret 8, 2010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah Pedagang Kaki lima (PKL) tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Keberadaan PKL kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota atau kita kenal dengan istilah 3K. Oleh karena itu PKL seringkali menjadi target utama kebijakan – kebijakan pemerintah kota, seperti penggusuran dan relokasi.

Hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks karena akan menghadapi dua sisi dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintahan akan berbenturan kuat dan menimbulkan friksi diantara keduanya. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang umumnya tidak memiliki keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang harus di hadapi diantaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu, kemudian ditambah dengan berbagai aturan seperti adanya Perda yang melarang keberadaan mereka. Melihat kondisi seperti ini, maka seharusnya semua tindakan pemerintah didasarkan atas kepentingan masyarakat atau ditujukan untuk kesejahtraan rakyat atau dalam hal ini harus didasarkan pada asas oportunitas.

Mengingat begitu pentingnya mengetahui kebijakan – kebijakan pemerintah dalam menangani masalah Pedagang Kaki Lima (PKL), serta bagaimana kebijakan – kebijakan tersebut apabila dihubungkan dengan asas oportunitas. Maka makalah yang saya tulis dengan judul “Kebijakan Pemerintah Melarang Pedagang Kaki Lima”, diharapkan dapat dapat menambah informasi dan pengetahuan yang lebih sesuai dengan judul yang bersangkutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dianalisis oleh penulis adalah:

  1. Apakah yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima?
  2. Mengapa keberadaan Pedagang Kaki Lima dipermasalahkan pemerintah?
  3. Apa sajakah kebijakan – kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menangani masalah Pedagang Kaki Lima itu?
  4. Bagaimana kebijakan – kebijakan tersebut dihubungkan dengan asas opportunitas?
  5. Kebijakan – kebijakan alternatif apa sajakah yang harus diambil untuk mensinergikan kepentingan pemerintah dengan Pedagang Kaki Lima

1.3 Tujuan

Tujuan pembuatan makalah ini adalah:

  1. Untuk mendeskripsikan pengertian dari Pedagang Kaki Lima.
  2. Untuk mendeskripsikan alasan dipermasalahkannya Pedagang Kaki Lima oleh pemerintah.
  3. Untuk mendeskripsikan kebijakan – kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menangani masalah Pedagang Kaki Lima.
  4. Untuk mendeskripsikan kebijakan – kebijakan tersebut dihubungkan dengan asas oportunitas.
  5. Untuk mendeskripsikan kebijakan – kebijakan alternatif yang harus diambil untuk mensinergikan kepentingan pemerintah dengan Pedagang Kaki Lima.

1.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah observasi yaitu metode pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra, dilakukan dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran dan lain sebagainya.

BAB II

TEORI

Apabila kita berbicara mengenai kebijakan – kebijakan yang dibuat pemerintah pasti mempunyai alas hak (aturan hukum) atau didasarkan pada asas legalitas, yaitu bahwa pemerintah tunduk pada undang – undang[1]. Walaupun memang ada kebijakan – kebijakan pemerintah yang bersifat bebas atas inisiatifnya sendiri, namun dalam hal ini kadang melanggar aturan hukum yang ada dengan alasan untuk kepentingan umum. Seperti halnya apabila kebijakan – kebijakan pemerintah untuk menangani masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) ini didasarkan kepada asas oportunitas sebagaimana yang telah diuraikan di atas, walaupun mungkin akan melanggar peraturan yang ada, namun apabila penanganannya ditujukan untuk kesejahtraan rakyat dalam hal ini PKL maka akan memberikan nilai tambah untuk pemerintah.

Apabila pemerintah dalam menangani masalah PKL ini dengan mendasarkan kepada asas legalitas sepenuhnya, maka akan bersifat kaku karena hanya terpaku pada larangan – larangan atau perintah – perintah, sehingga bisa terjadi suatu kondisi yang justru menyulitkan masyarakat itu sendiri walaupun mungkin di satu sisi lain akan menciptakan ketertiban. Tetapi jika pemerintah lebih mendasarkan setiap tindakannya pada asas oportunitas dalam hal membuat kebijakan untuk menangani masalah PKL, maka akan menciptakan kedinamisan dan memberikan nilai tambah tapi mungkin melanggar aturan yang ada, walaupun demikian yang terpenting menurut asas oportunitas ini adalah apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang dalam hal ini kebijakan untuk menangani masalah PKL haruslah ditujukan untuk kesejahtraan rakyat.

BAB III

PEMBAHASAN

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter.

PKL keberadaannya memang selalu dipermasalahkan oleh pemerintah karena ada beberapa alasan, yaitu diantaranya:

  1. Penggunaan ruang publik oleh PKL bukan untuk fungsi semestinya karena dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri.
  2. PKL membuat tata ruang kota menjadi kacau.
  3. Keberadaan PKL tidak sesuai dengan visi kota yaitu yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota.
  4. Pencemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh PKL.
  5. PKL menyebabkan kerawanan sosial.
  6. Kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat antara pengusaha yang membayar pajak resmi dengan pelaku ekonomi informal yang tidak membayar pajak resmi (walaupun mereka sering membayar ”pajak tidak resmi”), contohnya ada dugaan bahwa pemodal besar dengan berbagai pertimbangan memilih melakukan kegiatan ekonominya secara informal dengan menyebarkan.

Fenomena PKL dan masalah – masalah yang ditimbulkan PKL seperti yang telah diuraikandi atas, dianggap menyulitkan dan menghambat pemerintah untuk mewujudkan sebuah kota yang bersih dan tertib salah satunya, walaupun pemerintah telah membuat kebijakan Perda untuk melarang keberadaan PKL, faktanya jumlah PKL malah semakin banyak. Dan tentu kebijakan Perda tersebut menuai banyak kontra dari para PKL karena kebijakan pemerintah itu dianggap tidak tepat, tidak adil dan merugikan para PKL  Kemudian yang menambah daftar panjang permasalahan PKL ini adalah pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam praktiknya banyak menggunakan kekerasan. Pendekatan kekerasan yang akan dilakukan pemerintah justru akan menjadi boomerang bagi pemerintah itu sendiri, sehingga akan timbul ketidakstabilan, anarkisme dan ketidaktentraman yang dampaknya justru akan menurunkan citra pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Yang paling menarik menurut saya dari adanya permasalahan PKL ini adalah karena PKL menjadi sebuah dillema tersendiri bagi pemerintah. Di satu sisi PKL sering mengganggu tata ruang kota, disisi lain PKL menjalankan peran sebagai Shadow Economiy. Kita juga harus melihat bahwa PKL memiliki beberapa segi positif, salah satunya adalah memberikan kemudahan mendapatkan barang dengan harga terjangkau. Apabila Indonesia ingin bebas dari PKL maka pemerintah harus memberikan lapangan pekerjaan yang layak dan lebih baik kepada para PKL tersebut, dan juga memberikan alternatif tempat membeli barang dengan harga yang murah khususnya pada warga golongan menengah bawah. Apabila masyarakat dipaksakan untuk membeli barang yang harganya lebih tinggi daripada membeli di PKL maka daya beli masyarakat akan berkurang dan akan merembet pada bidang lain terutama kesehatan dan pendidikan. Misalnya saja dengan harga Rp.1000 masyarakat akan mendapatkan 4 ikat sayur bayam di PKL namun jika di supermarket masyarakat hanya mendapatkan 1 ikat. Hal tersebut tentu akan menurunkan indeks daya beli dan juga indeks kesehatan karena kebutuhan membeli sayur untuk meningkatkan gizi juga otomatis berkurang. Contoh tersebut terlihat kecil namun jika setiap hari terjadi maka cash flow nya juga tentu akan tinggi.

Kemudian setelah melihat banyak permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tentu akan muncul pertanyaan ”bagaimanakah kebijakan – kebijakan pemerintah untuk menangani masalah PKL ini?” , berbicara mengenai kebijakan pemerintah berarti di sini adalah segala hal yang diputuskan pemerintah. Definisi ini menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan kebijakan terdapat dua model pembuatan, yang bersifat top-down dan bottom-up. Idealnya proses pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah. Kembali pada persolan pertama, bahwa pemerintah dalam hal ini memiliki suatu kebijakan untuk menangani masalah PKL, yaitu suatu kebijakan yang melarang keberadaan PKL dengan dikeluarkannya Perda (Peraturan Daerah). Mengenai Perda ini banyak kalangan yang menilai bahwa Perda yang dibuat pemerintah kerap kali muncul disaat permasalahan telah akut, dan isi Perda nya pun banyak merugikan rakyat (PKL), sehingga seharusnya ada suatu alternatif kebijakan yang diambil untuk mensinergikan kepentingan pemerintah dengan PKL. Dalam hal ini saya mengambil beberapa alternatif dalam melihat persoalan PKL. Setiap alternatif kebijakan memiliki tantangan dan pemecahan tersendiri. Alternatif-alternatif tersebut banyak membantu saya untuk mengidentifikasi pemaslahan PKL. Sehingga alternatif yang nantinya akan diambil, dapat sesuai dengan permasalahan di lapangan. Alternatif-alternatif tersebut adalah :

Kebijakan Tantangan Pemecahan
Peraturan Daerah
  • Peraturan daerah sering bersifat searah (Top-down)
  • Kurangnya Sosialisasi
  • Peraturan daerah yang kerap kali muncul diasaat permasalahan telah akut.
  • Isi Perda yang banyak merugikan rakyat (PKL)
  • Dibuka ruang dialog antara pemerintah dengan PKL sehingga akan ditemukan kesepakatan bersama.
  • Pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang harus ditaati serta mensosialisasikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian maka masyarakat akan sadar dengan hak dan kuwajibannya.
  • Pemerintah harus mampu memprediksi permasalahn yang muncul dalam masyarakat, sehingga mampu membuat kebijakan yang bersifat prefentif.
  • Dengan mekanisme botom up dan melalui mekanisme penjaringan aspirasi maka pemerintah akan mampu membuat kebijakan yang sesuai dengan harapan bersama.
Relokasi PKL
  • Tempat yang baru kurang strategis. Sehingga berpotensi banyaknya PKL yang gulung tikar.
  • Tempat yang baru mahal.
  • Fasilitas yang tidak memadai.
  • PKL kembali ke tempat semula/ Tempat semula dihuni oleh PKL yang baru.
  • Protes dari PKL
  • Dilakukan sebuah study kelayakan terhadap tempat yang baru. Sehingga tempat yang baru tidak membuat PKL mengalami kerugian. Atau pemerintah membuat daerah perekonomian baru.
  • Untuk menciptakan tempat yang murah dan strategis, pemerintah hendaknya mampu merangkul perusahaan besar untuk memasang iklan dilokasi tersebut. sehingga ada pemasukan bagi pemerintah yang dapat digunakan sebagasi subsidi pembuatan ruantg publik.
  • Dengan adanya study kelayakan yang dilakukan seperti diatas maka hambatan ini mampu diprediksi oleh pemerintah, sehingga akan segera dapat di atasi.
  • Sedari dini peraturan harus ditegakkan. Sehingga kejadian yang sama tidak akan berulang.
  • Ditanggapi secara dewasa oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk partisipasi rakyat. Sehingga mampu menciptakan ruang dialog antar pemerintah dan rakyat.
Memberikan Lapangan Pekerjaan Baru
  • Pemerintah harus memberikan penyuluhan dan modal yang banyak menguras anggaran
  • Berkurangnya pendapatan yang diperoleh ketika beralih profesi.
  • Pemerintah memberikan kelonggaran kepada investor yang ingin berinvestasi di wilayah tersebut sehingga mampu menyerap tenaga lebih banyak, dan pemerintah tidak banyak mengeluarkan dana untuk mengatasi kemiskinan.
  • Pemerintah harus mampu memberikan lapangan pekerjaan baru, yang dapat mengentaskan mereka dari keterpurukan ekonomi
Penertiban PKL Secara Paksa
  • Akan banyak gelombang protes dari PKL
  • Timbulnya kerusuhan
  • Pemerintah seharusnya sebelum melakukan penertiban, harus mensosialisasikan dulu pada para PKL, bahwa akan ada penertiban.
  • Pemerintah terlebih dahulu membuka ruang dialog dengan PKL

Setelah melihat alternatif kebijakan – kebijakan diatas saya ingin lebih menekankan pada kebijakan relokasi, kebijakan tersebut dapat diambil untuk mensinergikan kepentingan antara pemerintah dengan PKL karena dengan membuat kebijakan relokasi yang tepat untuk PKL yaitu dengan cara menyediakan lahan strategis untuk pemasaran barang dagangan para PKL tersebut, maka dalam hal ini kepentingan PKL dapat terpenuhi dan tentunya dalam hal inipun pemerintah dapat mempertimbangkan juga bahwa lahan tersebut tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan kota. Maka intinya diharapkan kepentingan Pemerintah dan PKL dapat terpenuhi, sehingga dapat tercipta suatu format penyelesaian kebijakan yang win – win solution, yang berarti Kebersihan, keindahan dan kerapihan kota (3K) dapat terwujud, kesejahtraan rakyat (PKL) pun dapat terwujud. Tetapi memang untuk mewujudkan semua itu tidak mudah, memerlukan sosialisasi atau beberapa pendekatan secara teoritis dan sosiologis terhadap masayrakat (PKL). Maka sekali lagi apabila pemerintah akan membuat suatu kebijakan yang dapat menciptakan kedinamisan dan kesejahtraan rakyat, tentunya dalam membuat kebijakan tersebut harus didasarkan pada asas oportunitas.

BAB IV

PENUTUP

Pemerintah menghadapai suatu tantangan besar untuk mampu membuat kebijakan yang tepat untuk menangani masalah Pedagang Kaki Lima atau yang lebih kita kenal dengan nama PKL. Pemerintah dalam hal ini belum mampu menemukan solusi untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan PKL yang bersifat manusiawi dan sekaligus efektif.

PKL yang dianggap illegal, mengganggu ketertiban kota dan alasan – alasan lain yang mengharuskan pemerintah membuat suatu kebijakan melarang keberadaan PKL. Tetapi sebaiknya pemerintah tidak melihat PKL dari satu sisi saja, PKL juga telah memaikan peran sebagai pelaku shadow economy. PKL perlu diberdayakan guna memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. PKL merupakan sebuah wujud kreatifitas masyarakat yang kurang mendapatkan arahan dari pemerintah. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan arahan pada mereka, sehingga PKL dapat melangsungkan usahanya tanpa menimbulkan kerugian pada eleman masyarakat yang lainnya.

Melalui Peraturan Daerah yang jelas dan akuntabel maka permasalahan sosial seperti PKL dapat dihindarkan. Dengan adanya kebijakan – kebijakan alternatif yang baik untuk masyarakat (PKL) serta ruang partisipasi yang dibuka seluas – luasnya d, maka akan menimbulkan sinergi yang baik antara pemerintah dengan PKL dalam menghasilkan ataupun melaksanakan sebuah kebijakan. Jadi sebetulnya apapun kebijakan yang dibuat pemerintah, yang paling penting dan mendasar adalah mengenai kesejahtraan rakyat sebagaimana amanat Undang – Undang Dasar 1945 bahwa negara berkepentingan untuk mensejahtrakan rakyat yang dalam hal ini diwakilkan kepada pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

HR, Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Sumber Peraturan Tertulis

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

Sumber Internet

http://akatiga.org/index.php/sumberreferensi/cat_view/73-penelitian-akatiga

http://kolumnis.com/2008/05/12/pedagang-kaki-lima-dan-lapangan-kerja-jabar/

http://elisa.ugm.ac.id

http://de-de.facebook.com/note.php?note_id=117497201769

http://accentesensi.wordpress.com/2008/12/24/pedagang-kaki-lima/

http://www.iman-nugraha.net


[1] Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006. P.95

Hello world!

November 18, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.